Pimpinan Mahad Al-Zaytun, Dr. (HC) Abdussalam Panji Gumilang, M.P. kembali melontarkan kritik tajam terhadap tatanan politik global. Dalam orasinya di hadapan civitas akademika Mahad Alzaytun, ia menyebut Amerika Serikat sebagai negara imperialis terbesar pada abad ini, sekaligus menyoroti arah kebijakan luar negeri Washington yang dinilai semakin sepihak dan mengabaikan hukum internasional.
Pernyataan tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Dalam beberapa dekade terakhir, dominasi Amerika Serikat dalam sistem politik, ekonomi, dan militer global memang kerap menjadi sorotan para akademisi dan analis hubungan internasional. Dari intervensi militer di berbagai kawasan hingga pengaruhnya dalam lembaga internasional, Washington dinilai memiliki posisi yang terlalu dominan dalam menentukan arah kebijakan global.
Panji menilai, kecenderungan tersebut semakin terlihat pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Kebijakan tarif sepihak terhadap puluhan negara, tekanan politik terhadap sekutu, hingga operasi militer di sejumlah kawasan dianggap sebagai bukti bahwa Amerika tidak lagi mengedepankan prinsip multilateralisme. Sebaliknya, pendekatan yang ditempuh lebih mencerminkan logika kekuatan, bukan kesepakatan internasional.
Kritik Panji juga diarahkan pada NATO. Menurutnya, aliansi pertahanan Atlantik Utara itu tidak memiliki kemandirian dalam menentukan arah kebijakan. Ia menilai NATO berada dalam bayang-bayang kepentingan Amerika Serikat, sehingga sulit mengambil sikap yang berbeda dari Washington, terutama dalam merespons konflik global.
Pandangan tersebut sejalan dengan sejumlah kajian hubungan internasional yang menempatkan Amerika sebagai pusat kekuatan dalam NATO. Sejak berdiri pada 1949, struktur komando dan kontribusi militer aliansi tersebut memang didominasi Washington. Posisi Supreme Allied Commander Europe secara tradisional selalu dipegang jenderal Amerika, menandakan kuatnya ketergantungan struktural negara-negara anggota terhadap kepemimpinan AS.
Teori “balance of threat” yang dikemukakan Stephen Walt menjelaskan, negara-negara Eropa Barat pada masa Perang Dingin beraliansi dengan Amerika Serikat karena melihat Uni Soviet sebagai ancaman utama. Namun konsekuensinya, aliansi itu menempatkan Amerika sebagai pusat gravitasi kekuatan NATO, sekaligus penentu arah kebijakan strategisnya.
Sejumlah akademisi Indonesia juga menyoroti relasi yang tidak seimbang tersebut. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, misalnya, menilai beberapa kebijakan Amerika justru membuat negara-negara Eropa kebingungan. Negara yang dulu dianggap pelindung kini cenderung bergerak sendiri tanpa selalu mengindahkan hukum internasional.
Di tengah perubahan geopolitik global, sejumlah negara Eropa bahkan mulai memikirkan cara mengurangi ketergantungan pada Amerika dalam NATO. Gagasan tentang “pilar Eropa” yang lebih mandiri mencerminkan kesadaran bahwa dominasi Amerika bukan sekadar soal kekuatan militer, tetapi juga arah kebijakan strategis.
Kritik terhadap Amerika sebagai kekuatan imperialis juga menguat dalam konteks kebijakan luar negeri era Trump.
Sejumlah analis menilai pendekatan Washington mulai bergeser dari hegemoni liberal, yang dibungkus institusi internasional ke bentuk neo-imperialisme yang lebih terbuka. Tarif sepihak, tekanan ekonomi, serta retorika ekspansi wilayah dianggap menghidupkan kembali pola imperialisme klasik dalam wajah baru.
Para ilmuwan politik seperti John Ikenberry memperingatkan bahwa strategi neo-imperial berisiko mengasingkan sekutu dan melemahkan institusi global. Sementara Stephen Walt menilai kebijakan luar negeri yang terlalu ekspansif justru dapat menurunkan posisi global Amerika sendiri.
Dalam konteks itu, imperialisme modern tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan langsung. Ia bekerja melalui tekanan ekonomi, aliansi militer, intervensi politik, serta dominasi teknologi dan budaya. Model ini menciptakan ketergantungan struktural, di mana negara lain tidak dijajah secara formal, tetapi tetap berada dalam orbit kekuatan global tertentu.
Pernyataan Panji Gumilang, pada akhirnya, mencerminkan arus kritik yang lebih luas terhadap dominasi satu negara dalam sistem internasional. Di tengah perubahan geopolitik dunia, perdebatan tentang imperialisme tidak lagi berkutat pada kolonialisme klasik, melainkan pada bentuk-bentuk baru dominasi yang lebih halus namun tetap menentukan arah politik global.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah imperialisme masih ada, melainkan bagaimana bentuknya di abad ke-21, dan sejauh mana dunia bersedia hidup di bawah bayang-bayang satu kekuatan besar.
Zein AF
