Di peta dunia, Greenland tampak sunyi. Hamparan putih membeku, jauh dari hiruk-pikuk kota dan konflik bersenjata. Namun justru di sanalah dunia hari ini sedang dipertaruhkan. Pulau terbesar di planet ini, yang bukan sebuah benua perlahan berubah dari wilayah es menjadi panggung tarik-menarik kekuasaan global.
Secara geografis, Greenland adalah bagian dari Amerika Utara, terjepit di antara Samudra Arktik dan Atlantik Utara. Tetapi sejarah dan politik menautkannya kuat ke Eropa. Ia adalah wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, dengan pemerintahan sendiri sejak 2009. Warga Greenland mengatur urusan domestik mereka: kesehatan, pendidikan, hingga sumber daya alam, sementara urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap di tangan Kopenhagen.
Baca Juga
Sekitar 80 persen wilayah Greenland tertutup lapisan es abadi setebal hingga tiga kilometer. Es itu bukan sekadar lanskap; ia adalah arsip iklim dunia, benteng terakhir yang menahan kenaikan air laut global. Jika seluruh lapisan es ini mencair, permukaan laut dunia akan naik sekitar tujuh meter. Jakarta, New York, London, nama-nama besar peradaban modern, akan lebih dulu menjadi korban.
Tak heran jika para ilmuwan menyebut Greenland sebagai “pasien nol” krisis iklim. Laju pencairan esnya kini tujuh kali lebih cepat dibandingkan dekade 1990-an. Alarm bahaya sudah lama berbunyi. Dunia mendengarnya, namun juga mencium peluang.
Di bawah es yang mencair, tersimpan kekayaan strategis: minyak, gas, dan mineral tanah jarang, bahan baku utama baterai kendaraan listrik, perangkat elektronik, dan teknologi militer canggih. Di atasnya, mencairnya es membuka jalur pelayaran baru di kawasan Arktik, memangkas waktu tempuh antara Asia, Eropa, dan Amerika. Greenland bukan lagi sekadar wilayah beku. Ia adalah masa depan ekonomi dan militer.
Di titik inilah kepentingan negara-negara besar beririsan. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia menatap pulau ini dengan kalkulasi dingin. Namun Washington melangkah lebih jauh dan lebih terang-terangan.
Baca Juga
Amerika Serikat kembali menunjukkan kengeyelannya untuk “mengakuisisi” Greenland. Kali ini, opsinya adalah membeli. Laporan Reuters yang dikutip Al Jazeera menyebutkan, pejabat Gedung Putih membahas kemungkinan pembayaran tunai langsung kepada warga Greenland—antara 10.000 hingga 100.000 dolar per orang—sebagai bujuk rayu agar mereka memisahkan diri dari Denmark. Total skema ini diperkirakan mencapai enam miliar dolar.
Pendekatan ini memicu kemarahan di Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutnya sebagai tanda agresi kolonial gaya baru. Ia menyesalkan Amerika Serikat yang dinilai makin mengabaikan sekutu dan aturan internasional, sembari mengingatkan bahwa dunia tengah memasuki fase perebutan kekuasaan global yang kasar dan terbuka.
Uni Eropa merespons dengan nada serupa. Dukungan terhadap Denmark ditegaskan. Negara-negara besar Eropa sepakat: hanya Greenland dan Denmark yang berhak menentukan masa depan hubungan mereka. Tidak lebih, tidak kurang.
Namun retorika Washington terus meninggi. Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyebut Greenland penting bagi keamanan nasional Amerika, dengan alasan kekayaan mineralnya dibutuhkan untuk aplikasi militer. Denmark, menurut Trump, dianggap tak mampu menjamin keamanan wilayah itu.
Ancaman pun tak lagi sebatas kata. Gedung Putih menyatakan bahwa meski jalur diplomatik diutamakan, opsi militer tetap ada di meja. Wakil Presiden AS J.D. Vance bahkan memperingatkan Eropa: jika keamanan Greenland tidak ditangani serius, Amerika Serikat akan bertindak sepihak.
Di Kopenhagen, peringatan itu dijawab dengan dingin dan tegas. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa setiap invasi, termasuk oleh Amerika Serikat, akan dibalas dengan tembakan. Arahan militer tahun 1952 masih berlaku: tentara Denmark wajib melawan setiap serangan terhadap wilayahnya, bahkan tanpa menunggu perintah.
Perdana Menteri Mette Frederiksen melangkah lebih jauh. Ia memperingatkan, jika ada upaya militer merebut Greenland, maka itu akan menandai berakhirnya NATO, aliansi pertahanan kolektif yang selama ini menjadi pilar keamanan Barat.
Di balik semua ini, Greenland tetap berdiri sunyi. Penduduknya hanya sekitar 56 ribu jiwa, mayoritas Inuit, hidup dalam tradisi yang menyatu dengan alam, berburu, memancing, dan bertahan di iklim ekstrem. Bahasa asli mereka, Kalaallisut, masih hidup di tengah bayang-bayang bahasa Denmark dan Inggris. Mereka bukan pion di papan catur global, tetapi kerap diperlakukan seolah demikian.
Seribu tahun lalu, Erik si Merah menamai pulau ini Greenland “Tanah Hijau” sebuah trik pemasaran agar terlihat ramah bagi pemukim. Kini, nama itu kembali dipelintir. Bukan lagi untuk menarik petani, tetapi untuk membenarkan ambisi geopolitik.
Greenland hari ini adalah cermin masa depan dunia: krisis iklim yang membuka peluang ekonomi, es yang mencair bersamaan dengan mencairnya norma internasional, dan perebutan sumber daya yang mengabaikan suara penduduk lokal.
Memahami Greenland bukan hanya soal peta atau es. Ia adalah soal ke mana dunia akan melangkah memilih kerja sama dan keadilan, atau kembali ke logika kolonial dalam wajah modern. (*)
Editor: Zein AF
