Intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela telah menimbulkan kekhawatiran luas mengenai bagaimana kekuatan besar dapat merombak norma hubungan internasional, yang secara langsung terkait dengan prinsip bebas aktif dan non‑interferensi yang dijunjung ASEAN. Reaksi di kawasan ini menunjukkan bahwa urusan Amerika Latin bukan sekadar persoalan jauh di belahan bumi lain, tetapi juga berdampak pada persepsi tentang kedaulatan, risiko ekonomi global, serta stabilitas diplomasi di kawasan ASEAN.
Kembalinya Donald Trump ke panggung global wajib dibaca Asia Tenggara dengan kewaspadaan strategis. Kawasan ini bukan ruang kosong. Ia adalah simpul ekonomi vital, jalur perdagangan utama, sekaligus medan kontestasi geopolitik. Dalam logika politik Trump yang transaksional dan berorientasi pada Amerika terlebih dahulu, Asia Tenggara berisiko menjadi papan catur kepentingan global.
Baca Juga
Pada 26 dan 27 Oktober 2025, Trump hadir sebagai tamu kehormatan di KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur. Ini merupakan kunjungan presiden Amerika Serikat pertama ke kawasan sejak ia dilantik kembali pada Januari 2025. Disambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, kehadirannya menyiratkan pesan strategis bahwa Asia Tenggara bukan lagi ruang netral, melainkan medan tarik kepentingan.
Dalam KTT khusus ASEAN-Amerika Serikat, Trump membingkai komitmen Washington sebagai kemitraan kuat dengan negara-negara kawasan, menyoroti perdagangan dan keamanan Indo-Pasifik. Dr. Rizal Sukma dari CSIS menekankan bahwa pendekatan semacam ini menempatkan ASEAN pada dilema strategis. Kawasan harus memilih ikut arus kepentingan Amerika atau menghadapi risiko ekonomi dan politik.
Trump juga mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara ASEAN, menegaskan bahwa diplomasi transaksional bukan sekadar retorika. Negosiasi di balik layar menentukan investasi, kerja sama militer, dan tekanan politik. Prof. Evelyn Goh dari National University of Singapore memperingatkan bahwa tekanan bilateral berpotensi mengguncang keseimbangan kawasan.
Lebih kritis, kehadiran Trump menempatkan Asia Tenggara sebagai buffer menghadapi pengaruh China. Prof. Ian Storey dari ISEAS-Yusof Ishak Institute menekankan risiko memaksa ASEAN menjadi pagar depan antara Amerika Serikat dan China.
Baca Juga
Hal ini dapat merusak fleksibilitas strategis dan kohesi regional. Kehadiran langsung Trump berbeda dari edisi sebelumnya. Setelah 2017, ia sering mengutus perwakilan, menunjukkan ketidakpastian komitmen Amerika.
Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Trump cenderung mengabaikan multilateralisme. Ia memandang perjanjian regional sebagai alat tawar-menawar sesaat, bukan komitmen jangka panjang. Jika pola ini terulang, negara-negara Asia Tenggara tertekan untuk memilih mengikuti garis Washington atau menanggung konsekuensi ekonomi dan keamanan.
Prof. Evelyn Goh, Direktur Southeast Asia Institute menegaskan, bahwa pendekatan multilateral selama ini menjaga stabilitas kawasan, sementara tekanan unilateral memunculkan dilema strategis yang sulit.
Ambisi Trump makin jelas ketika Asia Tenggara dijadikan benteng penahan pengaruh China. Tekanan sepihak berpotensi merusak stabilitas internal dan kohesi regional. Prof. Ian Storey memperingatkan bahwa memaksa ASEAN menjadi buffer antara Amerika Serikat dan China adalah pendekatan berisiko tinggi yang dapat merugikan fleksibilitas strategis yang telah dibangun puluhan tahun.
Pendekatan keras terhadap perdagangan juga mempersempit ruang gerak ekonomi negara-negara ASEAN. Ancaman tarif, renegosiasi sepihak, atau penarikan dari skema kerja sama dapat memukul negara berkembang yang bergantung pada pasar global. Alih-alih memperkuat ketahanan kawasan, kebijakan ini menciptakan ketergantungan asimetris baru.
Risiko normalisasi politik koersif juga muncul. Bantuan keamanan ditukar dengan kepatuhan politik, kerja sama pertahanan dibingkai sebagai lisensi campur tangan, dan isu demokrasi dipilih sesuai kepentingan. Kedaulatan negara-negara Asia Tenggara bisa tergerus perlahan bukan lewat invasi, melainkan melalui kontrak, pakta, dan tekanan diplomatik.
Bagi kawasan, momen Kuala Lumpur bukan sekadar seremoni diplomatik. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan dan kebebasan strategi dapat tergerus melalui tekanan diplomatik dan ekonomi. Kewaspadaan kolektif, penguatan sentralitas ASEAN, serta diversifikasi mitra strategis menjadi kunci menahan ambisi tersembunyi di balik senyum seorang presiden yang terbiasa bermain di panggung global. Kewaspadaan bukan permusuhan. Ia adalah prasyarat menjaga kemandirian di tengah pusaran ambisi global.
ASEAN Tanpa Amerika, Tantangan dan Peluang
Bayangkan Asia Tenggara tanpa Amerika Serikat, tanpa jaminan kehadiran kekuatan global yang selama ini menjadi penyeimbang regional. ASEAN tidak lagi hanya menjadi arena rivalitas Amerika-Tiongkok, tetapi harus menegaskan sentralitasnya sendiri di tengah pusaran kekuatan global yang semakin kompleks.
Dalam skenario ini, ASEAN dipaksa memperkuat integrasi internal melalui mekanisme seperti ASEAN Outlook on Indo-Pacific, memperdalam kerja sama ekonomi dan keamanan, sekaligus mencari keseimbangan dengan kekuatan lain seperti Tiongkok, Jepang, India, dan Rusia.
Dampak ekonomi segera terasa. Pasar ekspor terbesar dan sumber investasi asing langsung utama Amerika Serikat menghilang dari peta. Pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan melambat, sementara tekanan untuk mendiversifikasi kemitraan meningkat. Fokus perdagangan bergeser ke Asia Timur dan Eropa, dengan Tiongkok diprediksi menjadi mitra dagang utama.
Pergeseran ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar ASEAN tetap bertahan secara ekonomi.
Di sisi geopolitik, sentralitas ASEAN menjadi kunci. Forum internal semakin penting untuk menavigasi persaingan kekuatan besar, menjaga dialog damai, dan meredam potensi konflik. Namun tantangan keamanan tetap nyata, terutama sengketa di Laut China Selatan.
Tanpa dukungan militer dan diplomatik Amerika Serikat, ASEAN harus memperkuat kapasitas kolektifnya untuk menegakkan hukum internasional, dari UNCLOS 1982 hingga Piagam PBB, sekaligus menjaga independensi dalam menentukan strategi regional.
ASEAN tanpa Amerika bukan sekadar kehilangan, melainkan ujian sekaligus peluang. Ujian karena harus bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan ancaman geopolitik yang kompleks. Peluang karena kawasan ini berkesempatan menegaskan sentralitasnya, memperkuat integrasi internal, dan membangun keseimbangan baru dengan mitra non-Barat. Jalan ASEAN ke depan akan menuntut kepemimpinan kolektif yang matang, strategi ekonomi cerdas, dan diplomasi yang lihai tanpa sekadar bergantung pada satu kekuatan besar.
Setiap pergantian kursi kepresidenan di Washington bukan sekadar soal domestik Amerika Serikat. Bagi Asia Tenggara, itu adalah gelombang yang merambat jauh, membentuk peta geopolitik, perdagangan, dan keamanan regional.
ASEAN selama ini beroperasi dalam tatanan yang dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dari janji keamanan hingga aliansi dagang. Namun setiap pergeseran politik di Amerika membawa implikasi langsung, mulai dari pendekatan baru, prioritas baru, hingga potensi ketidakpastian bagi negara-negara anggota.
Menurut Dr. Rizal Sukma, pakar hubungan internasional dari CSIS Indonesia, “Kebijakan luar negeri Amerika tidak pernah netral terhadap Asia Tenggara. Setiap presiden membawa pendekatan berbeda yang bisa memperkuat atau menantang sentralitas ASEAN. Kawasan ini harus siap menyesuaikan diri dengan arus kebijakan yang berubah.”
Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berubah dapat menggeser keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Misalnya, pendekatan yang lebih proteksionis atau berfokus pada Asia Timur dapat membuat ASEAN mencari mitra baru untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, keterlibatan yang intens, termasuk komitmen investasi dan keamanan, memberi ASEAN ruang bernapas dan posisi tawar yang lebih kuat di hadapan Tiongkok dan kekuatan regional lainnya. Dampak ekonomi dari perubahan politik Amerika Serikat sangat terasa. Kebijakan tarif, investasi, dan dukungan perdagangan bisa mempercepat atau memperlambat pertumbuhan ASEAN.
Prof. Hal Hill, ekonom senior dari Australian National University, menekankan, “Ketergantungan ekonomi ASEAN pada Amerika tinggi, terutama dalam hal investasi dan akses pasar. Perubahan politik Washington bisa membuat ASEAN harus cepat mencari alternatif kemitraan agar pertumbuhan tidak terganggu.”
Di ranah keamanan, dinamika politik Amerika Serikat menentukan sejauh mana jaminan keamanan eksternal dapat diandalkan. Sengketa di Laut China Selatan, misalnya, tidak lagi sekadar soal klaim wilayah, tetapi juga soal komitmen Amerika untuk hadir sebagai penyeimbang.
Dr. Carlyle Thayer, pakar keamanan Asia Tenggara, mengingatkan, “ASEAN perlu memperkuat mekanisme kolektifnya sendiri. Ketergantungan tunggal pada Amerika bisa berisiko ketika kepentingan Amerika berubah.”
Singkatnya, politik Amerika Serikat adalah variabel utama dalam persamaan ASEAN. Ia menentukan arah perdagangan, keamanan, dan posisi strategis kawasan. ASEAN harus cermat membaca gelombang politik Amerika, menyesuaikan strategi, dan menjaga keseimbangan kekuatan. Ketidakpastian Amerika menuntut ASEAN menjadi lebih mandiri, adaptif, dan proaktif, bukan sekadar reaktif terhadap arus kebijakan luar negeri yang berubah-ubah. (*)
Editor: Zein AF
